Monday, August 25, 2014

Politik Indonesia Saat Ini Menurut Gue


Politik, satu kata yang maknanya banyak bagi masyarakat. Ada yang bilang politik itu ga adil, ada yang bilang politik itu kotor, ada yang bilang politik itu curang, tapi yang paling simpel ada yang bilang kalo politik itu jahat. Menurut gue sendiri, politik akhir - akhir ini emang lumayan ga stabil. Terkadang politik itu bisa mementingkan yang berada di dalam sistem politik itu sendiri. Tapi kalo udah ada demo, politik itu pasti berpihak kepada rakyat. Entah kenapa politik itu bisa dijadiin mainan bagi yang menjalankan sistem politik itu sendiri. Bukan cuma orang - orang atau oknum - oknumnya di dalam sistem itu sendiri sih. Tapi terkadang bisa suatu lembaga dalam bentuk keseluruhan.

Kalo ngomongin soal politik, pasti ga jauh - jauh nyangkut soal  pemerintahan.


Ya memang, pemerintah itu adalah pengguna sistem politik agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan benar. Tapi terkadang pemerintahan itu sendiri ada yang ngegunain hak politiknya dengan salah entah itu untuk kepentingan sendiri atau kepentingan yang lain. Tapi, pemerintah bukan ngomongin satu orang yang berkuasa loh. Seperti dosen Ilmu Negara gue bilang, "Pemerintahan itu bukan terletak dalam kekuasaan satu orang saja. Pengertian orang - orang awam yang menyatakan bahwa pemerintahan itu salah. Makna sebenarnya dalam pemerintahan adalah, sekumpulan lembaga pemilik kekuasaan dalam suatu wilayah yang berhak menggunakan hak kekuasaannya untuk mengatur pribadi - pribadi dalam wilyahnya dalam hal ini adalah rakyat. Dalam arti luas terdiri dari Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit hanya Eksekutif saja ."

Karena waktu itu gue juga ngejawab kalo pemerintahan itu adalah "seseorang" dan tentu aja disalahin. Memang benar apa kata dosen gue, pemerintahan itu bukan dikuasai oleh satu orang aja. Pemerintahan kita terdiri dari beberapa lembaga. Lembaga - lembaga itu seperti MPR, DPR, DPD, DPRD (sebagai Legislatif), Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri - menterinya (sebagai Eksekutif), MK, MA, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, KY (sebagai Yudikatif), dan masih banyak lagi yang ga bisa gue sebutin satu - satu. Kalo dilihat fungsinya sih, saling berhubungan. Legislatif jadi pembuat aturan, Eksekutif sebagai pelaksana aturan, dan Yudikatif sebagai penegak serta pengawas pelaksanaan peraturan.

Tapi bisa diliat sih akhir - akhir ini banyak bagian dari lembaga - lembaga itu yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan tugasnya. Ada hakim MK yang ketauan nerima suap dan make narkoba, ada Gubernur yang ngejalanin kerajaan sendiri di provinsinya, ada menteri yang korupsi dari pelaksanaan haji, pengadaan Al-Quran, bahkan dari sapi, dan ada juga ketua DPR yang sering disebut - sebut dalam sidang korupsi proyek pembangunan sarana pembelajaran olahraga yang nyeret Menteri juga, pokoknya banyak deh. Mungkin karena banyak kasus kriminal itu ada yang sampe bilang kalo politik itu jahat.

Untungnya sekarang sih era dari salah satu partai politik udah berakhir, karena periode sepuluh tahun udah lewat. Oh iya, untuk pertama kali loh pemilu kita banyak diomongin di socmed. Mulai dari twitter, instagram, sampe path. Politik Indonesia jadi berasa melangkah lebih maju apalagi karena persentase yang golput udah banyak berkurang. Salut deh untuk pelaksanaan demokrasi Indonesia saat ini. Beberapa bulan lalu kita juga udah dihebohin sama Pemilu Legislatif sama Pemilu Presiden.
Karena gue lebih ngikutin sama Pilpres, gue mau ngulik itu dikit deh. Seperti yang kita tau, Pilpres kali ini cuma terdiri dari 2 pasangan Capres dan Cawapres. Gue waktu itu diceritain sama kenalan gue kalo dulu, pilpres itu kertasnya lebih gede, segede kertas koran. Lo bisa bayangin deh kalo di dalem bilik suara itu, gimana susahnya buka surat suara segede koran.

Tapi kalo soal ngomongin Pilpres, yang bikin seru adalah pertarungan kampanyenya. Satu pasangan Capres yang veteran pemilu periode sebelumya dengan Cawapresnya pernah jadi Menteri, satu pasangan Capres yang baru pertama ikut Pilpres periode ini tapi Cawapresnya udah pernah jadi Wapres beneran. Kalo diliat - liat sih kualitasnya sama. Bedanya cuma yang satu asalnya dari kalangan militer, yang satunya dari kalangan sipil. Tentu aja dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Belom lagi sama peta koalisinya. Ada yang koalisi sama partai yang udah pernah menguasai negara ini lebih dari 30 tahun, dan ada koalisi yang pemimpinnya adalah partai bentukan bapak Proklamator kita.

Pas waktu kampanye, tentu aja ada debat politik untuk menguji kemampuan masing - masing pasangan calon dalam berpolitik. Yang bikin gue heran dalam debat ini, sering diomongin di socmed tentang skor. Mirip pertandingan sepak bola, yang skornya lebih banyak itulah yang yang menang. Tapi bagi gue sendiri, debat Pilpres itu sendiri tujuannya adalah untuk mengenalkan para pasangan calon dengan calon pemilihnya. Jadi bukan sebagai kompetisi sih. Di luar debat itu, lebih parah lagi. Para pasangan ini saling sindir, berikut dengan rekan koalisinya. Dalam hal ini calon pemilih harus jeli untuk menentukan mana yang fakta mana yang opini jadi ga ketipu. Lalu ada juga, penyebaran majalah yang isinya fitnah kepada salah satu pasangan calon yang entah atas perintah siapa.

Tapi pada akhirnya pada tanggal 21 Juli 2014 kemarin, KPU berdasarkan penghitungan suara nasional memutuskan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai pasangan calon yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014 - 2019. Bagi gue sendiri, gue ga masalah siapa presidennya asalkan mereka bisa ngelaksanain janji - janjinya selama kampanye dan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Itu harapan kita semua sebagai rakyat dalam setiap pemilihan umum kan?

Namun bukan tanpa kendala, pihak oposisi mengajukan gugatan terhadap KPU kepada MK karena dianggap pihak pasangan terpilih telah melalukan kecurangan yang terkoordinir, sistematis dan pasif. Padahal menurut gue, kalau emang udah terpilih kenapa ga membiarkan yang terpilih langsung menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan Eksekutif? Jadinya Indonesia tidak perlu untuk menunggu lebih lama lagi untuk kemajuan rakyatnya. Gue juga merhatiin terus sidang gugatannya itu. Tapi entah kenapa gue malah nontonin acara komedi setiap kali gue merhatiin sidang di MK itu mulai dari bukti - bukti yang ga jelas sampai para saksi yang menyampaikan kesaksiannya agak  ga jelas menurut gue.

Untungnya, Kamis, 21 Agustus 2014 kemarin MK memutuskan untuk menolak gugatan dari pihak oposisi sehingga pasangan Presiden yang terpilih secara sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden dari Negara Kesatuan Republik  Indonesia ini sehingga bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga Eksekutif secepat mungkin. Gue juga tetep berharap kalau pihak oposisi ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengajukan saran yang tidak destruktif demi mencapai cita - cita bangsa Indonesia ini.

Gue sendiri punya banyak harapan dengan periode pemerintahan yang baru ini. Terlebih lagi dalam bidang ekonomi kreatif karena bentar lagi gue mau bikin buku novel. Semoga aja bisa dibantu sama pemerintah, untung - untung kalo buku novel gue yang lagi gue kerjain ini bisa dibantu promosinya ke luar negeri sama pemerintah.

Mari kita berdoa di periode pemerintahan baru ini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan juga dapat bersaing dengan bangsa lain dalam dunia Internasional, aamiin.

No comments:

Post a Comment