Politik,
satu kata yang maknanya banyak bagi masyarakat. Ada yang bilang politik itu ga
adil, ada yang bilang politik itu kotor, ada yang bilang politik itu curang,
tapi yang paling simpel ada yang bilang kalo politik itu jahat. Menurut gue
sendiri, politik akhir - akhir ini emang lumayan ga stabil. Terkadang politik
itu bisa mementingkan yang berada di dalam sistem politik itu sendiri. Tapi
kalo udah ada demo, politik itu pasti berpihak kepada rakyat. Entah kenapa
politik itu bisa dijadiin mainan bagi yang menjalankan sistem politik itu
sendiri. Bukan cuma orang - orang atau oknum - oknumnya di dalam sistem itu
sendiri sih. Tapi terkadang bisa suatu lembaga dalam bentuk keseluruhan.
Kalo
ngomongin soal politik, pasti ga jauh - jauh nyangkut soal pemerintahan.
Ya memang, pemerintah itu
adalah pengguna sistem politik agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik dan
benar. Tapi terkadang pemerintahan itu sendiri ada yang ngegunain hak
politiknya dengan salah entah itu untuk kepentingan sendiri atau kepentingan
yang lain. Tapi, pemerintah bukan ngomongin satu orang yang berkuasa loh.
Seperti dosen Ilmu Negara gue bilang, "Pemerintahan
itu bukan terletak dalam kekuasaan satu orang saja. Pengertian orang - orang
awam yang menyatakan bahwa pemerintahan itu salah. Makna sebenarnya dalam
pemerintahan adalah, sekumpulan lembaga pemilik kekuasaan dalam suatu wilayah yang berhak
menggunakan hak kekuasaannya untuk mengatur pribadi - pribadi dalam wilyahnya
dalam hal ini adalah rakyat. Dalam arti luas terdiri dari Legislatif,
Eksekutif, dan Yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit hanya Eksekutif saja
."
Karena waktu
itu gue juga ngejawab kalo pemerintahan itu adalah "seseorang" dan
tentu aja disalahin. Memang benar apa kata dosen gue, pemerintahan itu bukan
dikuasai oleh satu orang aja. Pemerintahan kita terdiri dari beberapa lembaga.
Lembaga - lembaga itu seperti MPR, DPR, DPD, DPRD (sebagai Legislatif),
Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri - menterinya (sebagai Eksekutif),
MK, MA, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, KY (sebagai
Yudikatif), dan masih banyak lagi yang ga bisa gue sebutin satu - satu. Kalo
dilihat fungsinya sih, saling berhubungan. Legislatif jadi pembuat aturan,
Eksekutif sebagai pelaksana aturan, dan Yudikatif sebagai penegak serta
pengawas pelaksanaan peraturan.
Tapi bisa
diliat sih akhir - akhir ini banyak bagian dari lembaga - lembaga itu yang
melakukan kecurangan dalam pelaksanaan tugasnya. Ada hakim MK yang ketauan
nerima suap dan make narkoba, ada Gubernur yang ngejalanin kerajaan sendiri di
provinsinya, ada menteri yang korupsi dari pelaksanaan haji, pengadaan
Al-Quran, bahkan dari sapi, dan ada juga ketua DPR yang sering disebut - sebut
dalam sidang korupsi proyek pembangunan sarana pembelajaran olahraga yang
nyeret Menteri juga, pokoknya banyak deh. Mungkin karena banyak kasus kriminal
itu ada yang sampe bilang kalo politik itu jahat.
Untungnya
sekarang sih era dari salah satu partai politik udah berakhir, karena periode
sepuluh tahun udah lewat. Oh iya, untuk pertama kali loh pemilu kita banyak
diomongin di socmed. Mulai dari twitter, instagram, sampe path. Politik
Indonesia jadi berasa melangkah lebih maju apalagi karena persentase yang
golput udah banyak berkurang. Salut deh untuk pelaksanaan demokrasi Indonesia
saat ini. Beberapa bulan lalu kita juga udah dihebohin sama Pemilu Legislatif
sama Pemilu Presiden.
Karena gue
lebih ngikutin sama Pilpres, gue mau ngulik itu dikit deh. Seperti yang kita
tau, Pilpres kali ini cuma terdiri dari 2 pasangan Capres dan Cawapres. Gue
waktu itu diceritain sama kenalan gue kalo dulu, pilpres itu kertasnya lebih
gede, segede kertas koran. Lo bisa bayangin deh kalo di dalem bilik suara itu,
gimana susahnya buka surat suara segede koran.
Tapi kalo
soal ngomongin Pilpres, yang bikin seru adalah pertarungan kampanyenya. Satu
pasangan Capres yang veteran pemilu periode sebelumya dengan Cawapresnya pernah
jadi Menteri, satu pasangan Capres yang baru pertama ikut Pilpres periode ini
tapi Cawapresnya udah pernah jadi Wapres beneran. Kalo diliat - liat sih
kualitasnya sama. Bedanya cuma yang satu asalnya dari kalangan militer, yang
satunya dari kalangan sipil. Tentu aja dengan kelebihan dan kekurangannya
sendiri. Belom lagi sama peta koalisinya. Ada yang koalisi sama partai yang
udah pernah menguasai negara ini lebih dari 30 tahun, dan ada koalisi yang
pemimpinnya adalah partai bentukan bapak Proklamator kita.
Pas waktu
kampanye, tentu aja ada debat politik untuk menguji kemampuan masing - masing
pasangan calon dalam berpolitik. Yang bikin gue heran dalam debat ini, sering
diomongin di socmed tentang skor. Mirip pertandingan sepak bola, yang skornya
lebih banyak itulah yang yang menang. Tapi bagi gue sendiri, debat Pilpres itu
sendiri tujuannya adalah untuk mengenalkan para pasangan calon dengan calon
pemilihnya. Jadi bukan sebagai kompetisi sih. Di luar debat itu, lebih parah
lagi. Para pasangan ini saling sindir, berikut dengan rekan koalisinya. Dalam
hal ini calon pemilih harus jeli untuk menentukan mana yang fakta mana yang
opini jadi ga ketipu. Lalu ada juga, penyebaran majalah yang isinya fitnah
kepada salah satu pasangan calon yang entah atas perintah siapa.
Tapi pada
akhirnya pada tanggal 21 Juli 2014 kemarin, KPU berdasarkan penghitungan suara
nasional memutuskan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla sebagai pasangan calon
yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014 - 2019.
Bagi gue sendiri, gue ga masalah siapa presidennya asalkan mereka bisa
ngelaksanain janji - janjinya selama kampanye dan membuat bangsa Indonesia
menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Itu harapan kita semua sebagai rakyat
dalam setiap pemilihan umum kan?
Namun bukan
tanpa kendala, pihak oposisi mengajukan gugatan terhadap KPU kepada MK karena
dianggap pihak pasangan terpilih telah melalukan kecurangan yang terkoordinir,
sistematis dan pasif. Padahal menurut gue, kalau emang udah terpilih kenapa ga
membiarkan yang terpilih langsung menjalankan fungsinya sebagai pelaksana
kekuasaan Eksekutif? Jadinya Indonesia tidak perlu untuk menunggu lebih lama
lagi untuk kemajuan rakyatnya. Gue juga merhatiin terus sidang gugatannya itu.
Tapi entah kenapa gue malah nontonin acara komedi setiap kali gue merhatiin
sidang di MK itu mulai dari bukti - bukti yang ga jelas sampai para saksi yang
menyampaikan kesaksiannya agak ga jelas
menurut gue.
Untungnya,
Kamis, 21 Agustus 2014 kemarin MK memutuskan untuk menolak gugatan dari pihak
oposisi sehingga pasangan Presiden yang terpilih secara sah menjadi Presiden
dan Wakil Presiden dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sehingga bisa menjalankan
fungsinya sebagai lembaga Eksekutif secepat mungkin. Gue juga tetep berharap
kalau pihak oposisi ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mengajukan
saran yang tidak destruktif demi mencapai cita - cita bangsa Indonesia ini.
Gue sendiri
punya banyak harapan dengan periode pemerintahan yang baru ini. Terlebih lagi
dalam bidang ekonomi kreatif karena bentar lagi gue mau bikin buku novel.
Semoga aja bisa dibantu sama pemerintah, untung - untung kalo buku novel gue
yang lagi gue kerjain ini bisa dibantu promosinya ke luar negeri sama
pemerintah.
Mari kita
berdoa di periode pemerintahan baru ini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang
maju, sejahtera, dan juga dapat bersaing dengan bangsa lain dalam dunia
Internasional, aamiin.
No comments:
Post a Comment